"Dalam tradisi pers demokratis, pers bisa membuka peluang diskusi secara bebas tetapi tidak boleh menciptakan kontradiksi dan konflik. Pers harus mendorong untuk hal yang lebih baik," kata Bagir disela acara diskusi rangkaian perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2015, di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (7/2/2015).

Bagir mengatakan ungkapan yang selama ini dikenal di kalangan insan pers bahwa "bad news is a good news" sudah tidak relevan lagi. Menurutnya, sebuah berita yang buruk bisa dijadikan peringatan agar seseorang lebih waspada akan tetapi hal tersebut bukan hal yang prinsipal.

"Kita harus berprinsip "good news is a good news" meskipun "bad news" harus diketahui orang supaya waspada," jelas Bagir.

Sementara itu, anggota Dewan Pers Muhammad Ridlo Eisy mengatakan bahwa Indonesia tidak menganut kebebasan pers yang sebebas-bebasnya.

"Batas pers di Indonesia adalah kebebasan pers orang lain. Kalau ada media yang tidak bertanggungjawab dalam pemberitaan, akan ada konsekuensinya. Pers di sini menghormati norma agama, azas praduga tidak bersalah sehingga kalau melanggar bisa kena pidana," jelas Ridlo.

Pada peringatan Hari Pers Nasional 2015, diusung tema besar "Kemerdekaan Pers dari Rakyat untuk Rakyat" dengan subtema "Pers Sehat, Bangsa Hebat" yang artinya bahwa HPN bukanlah eksklusif milik masyarakat pers di tanah air, melainkan adalah milik seluruh bangsa Indonesia.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta media massa tidak menjadi terompet atau bagian dalam suasana kegaduhan kekuasaan yang belakangan ditampilkan pelaku politik di tanah air.

"Dalam suasana kegaduhan demi kegaduhan kekuasaan, pers atau media tidak semestinya menjadi terompet apalagi menjadi bagian dari kegaduhan itu," kata Bagir Manan dalam sambutan acara Konvensi Media Massa di sela rangkaian perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2015, di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu.

Bagir mengharapkan pers dan media di Indonesia senantiasa menggiatkan agar pelaku politik dan kenegaraan berhenti dari terus-menerus bergaduh sekadar untuk memperoleh, atau berbagi kekuasaan semata.

"Saya perlu ingatkan kembali, pers atau media harus menempatkan diri sebagai the spearhead, keluar dari berbagai kegaduhan yang tidak memberi manfaat bagi kepentingan rakyat banyak," ujar dia.

Bagir sebelumnya juga pernah menyampaikan di tengah bergulirnya pemerintahan baru saat ini, pers harus mampu melindungi dirinya sendiri dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai ketentuan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers.

Pengamat politik dari lembaga survei Populi Center Nico Haryanto mengatakan saat ini situasi politik nasional tengah mengalami fase abnormalitas.

Segala hal yang lumrah terjadi pada level eksekutif dan legislatif seolah berbalik 180 derajat tanpa diduga-duga.

"Ini memang terjadi abnormalitas politik di mana partai-partai pemerintah terlihat galak sekali kepada Presiden sementara partai-partai oposisi justru malah lebih ramah dan sangat supportif terhadap apapun keputusan pemerintah," kata Nico.

Hal tersebut menurut Nico, mengindikasikan adanya permasalahan yang agak serius terhadap Koalisi Indonesia Hebat atau koalisi yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, dan akan sangat memengaruhi kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

Rangkaian kegiatan peringatan Hari Pers Nasional 2015 berlangsung pada 1-10 Februari 2015 di Batam dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Puncak acara Hari Pers Nasional dijadwalkan berlangsung 9 Februari 2015 di Hotel Harmoni One, Batam, dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Sumber: Antara

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2/2015) sore.

Dalam rangakaian puncak acara tersebut, Wapres menyaksikan rangkaian kegiatan mulai dari penandatanganan kesepakatan bersama antara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Persatuan Wartawan

Indonesia (PWI) mengenai pengembangan pendidikan tinggi jurnalistik di Semarang. MoU mengenai pendidikan dan pelatihan wartawan serta media literaso antara Persatuan Wartawan Indonesia dengan BRI, Garuda Indonesia, Transcorp Media, Artha Graha Peduli dan Lippo Group.

Selain itu, Wapres juga menyaksikan sejumlah penghargaan yang diberikan kepada kalangan pers diantaranya Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2014.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengharapkan pers harus terus memberikan optimisme kepada masyarakat, mendorong persatuan dan mendamaikan bangsa. Pers jangan membuat masyarakat pesimis.

Ia juga mengatakan bahwa pers merupakan mata, telinga dan mulut sebuah bangsa. “Tanpa media sebuah bangsa tidak memiliki mata, tidak memiliki telinga dan tidak memiliki mulut,” katanya.

Sedangkan Ketua Dewan Pers Bagir Manan menegaskan bahwa kebebasan pers adalah keberpihakan pers terhadap publik bukan malah ikut menempatkan diri sebagai bagian integral kekuatan-kekuatan politik yang bersaing.

“Pers partisan merendahkan diri sendiri, mengesampingkan kode etik, dan standar jurnalistik,” kata Bagir saat acara Peringatan Hari Pers Nasional 2015 di Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2/2015).

Pada acara tersebut Bagir Manan menekankan kode etik pers, karena banyaknya timbul media abal-abal yang tidak jelas penanggungjawabnya dan bahkan ada media-media besar yang melanggar kode etik pers alias bertindak abal-abal. “Hal tersebut harus ditindak tegas.“

Perbuatan pers abal-abal itu seperti memeras, mengancam, intimidasi dan sebagainya.

Selain Wapres, sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Ketua MPR Zulkifli Hasan dan para kepala daerah dari seluruh Indonesia juga menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2015 di Batam. (tb/net)

Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam sambutannya mengibaratkan pers harus seperti lebah yang tak hanya memberi manfaat pada dirinya, tapi juga makhluk lainnya. ‎Atas hal itu, JK pun memberikan tanggapan bernada guyonan.

"Begitu pentingnya fungsi pers, sehingga seperti Pak Bagir sampaikan seperti lebah. Tapi itu masih kurang Pak (Bagir), kalau sarang lebah diserang, dia akan ngamuk. Maka saya mesti datang karena ngamuk kalau saya tidak datang. Itu lah lebah," kata JK yang disambut tawa dan tepuk tangan audiens.

‎JK menyampaikan ini saat menyampaikan sambutannya pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar di Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2/2015). Tampak juga hadir dalam acara itu, Ketua MPR Zulkilfi Hasan, dan sejumlah menteri kabinet kerja.

Selain soal lebah, JK juga menanggapi sambutan Bagir Manan yang mengungkapkan ‎lebih baik pers pertanyakan suatu keputusan dari pada pers pertanyakan kenapa tidak ada suatu keputusan‎.

"Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa media, pers yang memahami situasi. Apabila tidak ada masalah pers juga tak ada berita. Tadi Pak Bagir juga menyinggung soal keputusan, ialah praduga tak bersalah. Maka itu kita jalankan praduga tak bersalah dulu sampai keputusan pengadilan," ujar JK.

Pernyataan JK ini seperti merujuk pada kasus Komjen Budi Gunawan yang sedang menjalani sidang Praperadilan. BG menggugat penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau kita ambil keputusan sebelum pengadilan, salah. Jadi serba salah. Tak ambil keputusan salah, ambil keputusan juga salah, Itu lah pemerintah di tengah arus informasi. Namun kita harus tegas dan tegar," sambungnya.

Sumber: detik.com

Sejumlah wartawan di Kota Depok menggelar aksi damai dengan membagi-bagikan coklat ke sejumlah pengendara dan polisi lalu lintas di kawasan Jalan Margonda Raya Depok, Senin 9 Februari 2015.
Aksi ini dilakukan dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-69 tahun.
Beragam pendapat pun diutarakan sejumlah pengendara yang mendapat coklat.
Umumnya, mereka berharap agar wartawan lebih kritis dan tidak memihak pada segelintir kelompok atau golongan. Pernyataan yang sama juga diucapkan salah satu dosen Jurnalistik dari Institut Ilmu Sosial dan Politik (IISIP) Jakarta, Lian Nasution.

"Semangat kerja dari mayoritas wartawan sudah hancur. Independensi dan usaha menggali kebenaran informasi telah luntur. Pers di Indonesia mengalami disorientasi dan cenderung kebablasan," ucap Lian yang saat itu kebetulan melintas di Jalan Margonda, lampu merah Arif Rahman Hakim.
Lian menilai, sejak media berubah jadi sebuah industri, hanya sedikit wartawan yang mampu mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab profesinya. Sebagian besar wartawan lebih mengutamakan kebutuhan materi ketimbang bekerja sesuai kode etik jurnalistik.

Menurut dia, wartawan sudah tak banyak yang memihak pada kepentingan rakyat.

"Sekarang lebih banyak yang memihak kepada segelintir kelompok dan pemilik modal, atau bahkan kepentingan narasumber. Pemihakan yang melenceng itu sulit dikembalikan jika wartawan tak memiliki sikap tegas dan sadar bahwa berita yang dia buat itu bisa memengaruhi rakyat," kata Lian.

Dalam memperingati Hari Pers Nasional ini, Lian berharap segenap insan pers bisa kembali bekerja dengan semangat positif. Sebagai agen perubahan, semangat kerja wartawan harus berlandaskan kebenaran.
"Saya masih optimistis, pers di Indonesia bisa kembali bijak. Asal, para wartawannya bisa menjaga independensi," katanya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Wartawan (Pokja) Kota Depok, Feru Lantara, menilai, isi berita yang diproduksi para wartawan saat ini juga cenderung elitis. Padahal, wartawan seharusnya menggali informasi awal dari rakyat, bukan dari para pejabat.

"Fungsi para elite dan pejabat itu sebaiknya hanya untuk konfirmasi. Bukan sebagai isi pokok berita. Wartawan sebagai wakil masyarakat meminta pertanggungjawaban para pemangku kebijakan," ucap redaktur kantor Berita Antara ini usai membagikan coklat pada sejumlah pengemudi.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Pokja Depok, Hendrik Raseukiy, menambahkan, wartawan harus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menggali, mengumpulkan, dan mengolah informasi. Wartawan harus bisa bekerja sama dengan siapa pun, tak ada jarak.

"Acara bagi-bagi kue kepada para pengguna jalan raya ini bukan sekadar simbolisasi. Jalan merupakan sarana milik rakyat. Kami ingin menyampaikan, pers adalah milik semua orang. Kami bisa berteman dengan siapa saja, tak memandang jabatan dan status sosial," tambah Hendrik.

Puluhan wartawan dari bebagai media massa nasional, regional, dan lokal membagi-bagikan kue cokelat berbentuk hati kepada warga yang melintas di Jalan Raya Margonda, Depok.

"Kenapa kuenya berbentuk hati dan berasa cokelat? Itu merupakan representasi dari roh wartawan. Wartawan harus mencintai semua orang dan siap bermitra secara profesional dengan berbagai kalangan," jelas Hendrik. (one) [VIVA]

Politisi Partai Keadilan Sejahtera yang juga anggota Komisi E DPR Aceh Tgk. Makhyaruddin Yusuf mengapresiasi terobosan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang telah menerapkan kurikulum Islam Terpadu (IT) yang menggabungkan antara ilmu umum dengan Ilmu agama disalah satu SMA di dataran tinggi Gayo.

Anda gemar minum soda namun takut gemuk dan akhirnya beralih pada soda diet? Sebaiknya pikirkan lagi keputusan Anda tersebut. Sebab sebuah penelitian terbaru dari care2.com, minum soda diet justru mampu menaikkan berat badan dalam jangka panjang.

Ilustrasi yogurt. Shutterstock/mama_mia

Batuk dan pilek adalah penyakit ringan yang biasa menyerang anak-anak. Sebab tubuh mereka masih belum dapat membangun sistem kekebalan dari banyaknya virus yang beredar. Hasilnya, mereka mudah sekali terkena dua penyakit ini.

ilustrasi

Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu hak warga negara. Media massa yang memiliki fungsi kontrol memiliki peran strategis dalam memastikan hak ini. Melalui pemberitaan, media secara tidak langsung bisa mengawasi agar pelayanan publik di tiap daerah dan bidang pelayanan bisa terus membaik.

Pelayanan kesehatan pada sejumlah Puskesmas di Aceh masih sangat memprihatinkan. Selain fasilitas yang belum memadai, sosialisasi soal penyakit ke masyarakat juga masih jauh dari harapan.

Hal ini diungkapkan Neneng, tim LPSS USAID dalam acara diskusi sejumlah wartawan di Banda Aceh, Rabu (20//8). “Hasil penelitian kami pada sejumlah Puskesmas di 23 kab/kota di Aceh, iya kondisi Puskesmas dan sistem pelayanan masih jauh dari harapan,” kata Neneng.

Pemerintah Aceh selama 6 tahun terakhir telah menerapkan pelayanan kesehatan di Aceh secara gratis dan menjadi program prioritas pemerintah. Namun ironisnya masih terdapat sejumlah infrastruktur yang masih minim di Aceh, sehingga telah menurunkan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Seorang staf lembaga lokal publik servis spesialis USAID, Neneng Indriyanti pada awak media mengatakan, bicara masalah pelayanan kesehatan di Aceh, semua akan tertuju pada Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh yang merupakan rumah sakit terbesar dan ternama di Aceh. Namun banyak orang luput untuk menyoroti bagaimana pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas di seluruh Aceh.